Habib Rizieq Syihab Menjadi Pihak Terkait Dalam Sidang Uji Materi UU Penodaan Agama

25 Mar

Rabu pagi (10/3), dalam sidang lanjutan Judicial Review atau Uji Materi UU No. 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) oleh pihak pemohon AKKBB cs. Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA, berkesempatan datang untuk menjadi pihak terkait dalam sidang lanjutan ini. Sidang dilaksanakan di ruang sidang pleno yang mengagendakan mendengarkan keterangan dari saksi ahli dan pihak terkait.

Sidang ini dihadiri oleh Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Airlangga Soetandyo Wignjosoebroto selaku ahli yang didatangkan oleh Pemohon dalam sidang ini, Guru Besar Sejarah Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra sebagai ahli dari Mahkamah Konstitusi, sedangkan dari pihak terait adalah Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA., dan Thahir Azhari dari Al-Irysad Islamiyah.

Pihak Terkait dari Front Pembela Islam yang diwakilkan langsung oleh Ketua Umumnya, Habib Rizieq Syihab, menyatakan bahwa dalam Islam terdapat metodologi penafsiran tersendiri dan ditentukan pula kriteria siapa yang boleh menafsirkannya. Ada dua hal yang harus diperhatikan antara masalah ushuluddin (pokok dasar ajaran) dan furu’iyah (cabang). "Mengenai kasus Ahmadiyah sebagai contoh yang melakukan penodaan agama, itu dikarenakan telah keluar dari ushuluddin," katanya.

Habib Rizieq Syihab juga menjelaskan panjang lebar mengenai contoh-contoh dan atas dasar apa dalil syar’i dapat diambil sebagai hujjah atau dasar hukum bagi penetapan aqidah, syari’at dan akhlak. Mana dalil yang Qhad’i dan mana dalil yang Dzhanni serta akibat terjadinya perbedaan dalil mana yang masih dapat ditolelir dan yang mutlak sama sekali tidak bisa ditolelir karena telah bersinggungan dalam masalah ushuluddin. Habib Rizieq Syihab juga menyampaikan sikap dan himbauan Front Pembela Islam kepada Mahkamah Konstitusi terkait sidang uji materi ini.

Di akhir keterangannya, Habib Rizieq Syihab juga menegaskan bahwa mengapa bisa terjadi penyerangan terhadap Ahmadiyah karena selama ini mereka tidak bisa dijerat dengan UU Penodaan Agama, sedangkan kasus lain seperti Arswendo yang membuat poling majalah dan menempatkan Nabi Muhammad pada nomor sebelas, dapat dijerat.

Oleh sebab itu, UU Penodaan Agama jangan dibatalkan karena nantinya tidak ada payung hukumya. "Apabila dibatalkan maka yang akan terjadi justru umat beragama akan menggunakan hukumnya masing-masing. Ketika ada penghinaan dan penistaan terhadap agama, saya mengingatkan bisa saja penyelesaiannya menggunakan cara pembunuhan, maupun orang yang menistakan akan disembelih," ungkapnya. (redaksi fpi.or.id/adie)

http://fpi.or.id/artikel.asp?oy=ber-121

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: