Ketika Skenario Drama Kedodoran

9 Sep

Wednesday, 02 September 2009

polisiSetelah Tuan Presiden marah-marah, kepolisian seperti nguber setoran dalam proyek memerangi terorisme.

Noordin M Top memang ngetop. Bagai caleg di musim kampanye, fotonya mejeng di seantero negeri. Penampilannya pun bermacam gaya; Ada yang klimis, ada yang berjenggot; Ada yang berikat kepala, ada yang berkacamata. Hanya saja, judul tulisan di atas fotonya bukan ‘’Pilih Saya’’ atau ‘’Coblos Saya’’, melainkan Daftar Pencarian Orang (DPO) alias Wanted.

Sudah hampir satu dasawarsa Kepolisian Republik Indonesia memburu si Noordin yang konon berasal dari Malaysia. Kata polisi, dia anggota Jamaah Islamiyah, kader teroris Dr Azahari yang sudah ditembak mati, penggerak berbagai pemboman di Tanah Air, sehingga ditahbiskan sebagai gembong teroris paling berbahaya dan paling diburu di Indonesia.

Dengan predikat sebagai anak buah, kaki tangan, penyembunyi, kader, calon ‘’pengantin’’ (bom bunuh diri), istri, anak, atau mertua Noordin M Top, banyak orang sudah dicokok polisi. Beberapa diantaranya bahkan di-ciao, seperti Air Setyawan dan Eko Sarjono.

Si Noordin sendiri kurang ajar betul. Di saat 600 polisi (bayangin, Densus 88 saja cuma 400 personilnya) sudah gegap-gempita mengepung selama 17 jam dan menghancurkan sebuah rumah di Beji, Kedu, Temanggung, dengan senjata berat dan ringan, eh ternyata di dalam pondok itu bukan dia adanya. Padahal, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri sendiri waktu itu di tempat kejadian perkara memberitahu wartawan: ‘’Noordin M Top!”

Nyatanya di rumah itu hanya ada satu mayat yang tidak ngetop. Katanya sih si Boim, tukang kembang. Nggak tahu deh apa benar dia Ibrohim, soalnya itu mayat tidak diperlihatkan. Polisi masuk rumah memikul peti mati, tapi keluarnya menggotong kantong mayat. Lain hari baru wajah almarhum Ibrohim dipertunjukkan — yang hebatnya tak rusak oleh hujan mesiu dan gempuran bom.

Dasar orang top, sedang diburu polisi se-Indonesia pun si Noordin kagak mati gaya. Meski tak nampak wajahnya, nongol dia di televisi lagi jalan-jalan dan masuk ke sebuah rumah. Katanya sih itu rumah di bilangan Jatiasih, Bekasi.

Lebih gila lagi, belum lama ini Noordin dikabarkan media massa sudah menikah untuk keempat kalinya. Perawan Indonesia yang dia sunting konon bernama Novi.

Lho, kok polisi sampai nggak tahu-menahu. Harusnya kan mereka datang ke pernikahan Noordin baik diundang maupun tidak. Tangkap itu si Noordin sebelum sempat bernikmat malam pertama dengan istri keempat. Kok, lewat?

Apa karena polisi kalah pintar dibanding wartawan media massa yang menyiarkan ulah Noordin?

Auk ah. Wartawan yang demen soal teroris juga nggak pintar-pintar amat, kok. Makanya, jangan malu mengulang-ulang pelajaran jurnalistik.

Kata Farid Gaban, suhu jurnalis investigatif yang top beneran, jurnalisme adalah tentang etika, standar dan prosedur dalam menemukan kebenaran. Nah, salah satu tulang punggung jurnalisme adalah verifikasi independen terhadap pernyataan atau klaim sumber berita atas suatu fakta atau dugaan.

Ingat, informasi intelijen dan polisi dalam kasus terorisme, bisa benar dan bisa pula salah. Intelijen negara Super Power sekalipun bisa konyol. Contohnya laporan intelijen Amerika tentang ‘’senjata pemusnah massal’’ di Irak. Setelah Irak telanjur dihancurkan Amerika dan sekutunya hingga menghilangkan sejuta rakyatnya, ternyata laporan tadi bodong. Gila nggak!

Nah, wartawan musti jeli, jangan sampai dikadali. Masalahnya, kata Farid, informasi intelijen sulit, bahkan hampir mustahil, diverifikasi secara independen oleh wartawan. Coba, pernahkah ada verifikasi independen media/wartawan terhadap berbagai klaim atas peristiwa pemboman ini: Pemboman ulah Jemaah Islamiyah, didalangi Abu Bakar Baasyir, Hambali, Al Faruk, Dr. Azahari, Noordin M. Top, dilakukan dengan metode bom bunuh diri, ada kaitannya dengan penghuni kamar 1808, dilakukan dengan motif mendirikan negara Islam.

‘’Saya berani mengatakan: tidak pernah ada. Saya sendiri tidak pernah bisa melakukannya,’’ tandas Direktur Kantor Berita Pena Indonesia. Dan, ia melanjutkan, jika sebuah klaim/pernyataan tidak bisa diverifikasi secara independen, yang tersisa bagi publik adalah percaya, atau meragukan.

Untuk bisa percaya atau ragu, dasarnya adalah pertimbangan logika, bukti-bukti tak langsung, konteks, dan analisis motif. ‘’Dan saya sudah memutuskannya: meragukan klaim polisi,’’ mantan wartawan Tempo itu menegaskan sikapnya.

Keraguan Farid bersumber terutama pada rendahnya kredibilitas polisi, wabil khusus Detasemen Anti-Teror (Densus 88). Mantan wartawan Republika ini mengingatkan, mereka adalah sumber atas semua klaim dan pernyataan tadi. Dan, Densus 88 memperoleh dana besar dan konsultasi polisi/badan rahasia Amerika/Australia. Jadi, ‘’ada unsur konflik-kepentingan di tubuh mereka,’’ katanya.

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui bagian Jasa Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security Service) Departemen Negara AS dan dilatih langsung oleh instruktur dari CIA, FBI, dan US Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS.

Satuan elite Polri ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur made in Amerika, seperti senapan serbu Colt M4, senapan penembak jitu Armalite AR-10, dan shotgun Remington 870. Majalah Far Eastern Economic Review edisi 13 November 2003 menyebutkan bahwa anggaran pembentukan pasukan ini mencapai Rp 150 Milyar. Bujug buneng!

Dalam prosedur jurnalistik, ada atau tidaknya konflik-kepentingan merupakan satu kriteria yang paling dipertimbangkan ketika menguji kredibilitas sumber berita.

Walhasil, tutur Farid Gaban, makin sering dan getol polisi membuat klaim tentang “organisasi hantu” bernama JI, makin patut dicurigai motif mereka sendiri.

‘’Saya akan membuat kesimpulan yang sama seperti ketika mendengar seseorang begitu getol dan sangat bersemangat menuduh temannya membunuh, tapi bukti-bukti yang diajukannya sumir, hanya dia yang tahu, tidak bisa diverifikasi secara independen oleh orang lain.” Makin lantang orang semacam ini bicara, makin meragukan dia.

Apatah lagi, seperti disebut penulis Jared Diamond (2005), lembaga-lembaga hukum Indonesia masih belum bisa diandalkan untuk menegakkan hukum. Bahkan sebaliknya. Kejaksaan dan Kepolisian misalnya, mendapat cap buruk sebagai ‘’sarang korupsi dan tindakan kriminal’’.

Pada 2008, Polri mendapat peringkat pertama sebagai ‘’lembaga publik terkorup’’ di Indonesia. Sedangkan pada 2009, giliran lembaga peradilan atau kejaksaan mendapat peringkat kedua sebagai lembaga terkorup setelah DPR.

Pada 24 Juni 2009, Amnesti Internasional merilis dokumen setebal 89 halaman berjudul Urusan Yang Tak Selesai: Pertanggungjawaban Kepolisian di Indonesia dengan inti laporan adalah kepolisian Indonesia melakukan penyiksaan, pemerasan, dan kekerasan seksual terhadap tersangka. Amnesti bahkan menyebut perilaku buruk ini sebagai sebuah culture dalam pelanggaran hukum pada 2008 dan 2009.

Contohnya, penyiksaan terhadap tersangka Bom Bali Imam Samudera cs. Diantaranya dengan melecehkan kehormatan (farji) mereka. Di Sulawesi, sekomplotan polisi menyeret mahasiswi yang tengah berpacaran dan menelanjangi lalu memotret kemaluannya dengan hp. Hasil karya para oknum ini lantas beredar di internet.

Menyusul aksi Densus 88 pada Januari 2007 di Poso, Sulawesi Tengah, muncul gelombang tuntutan agar satuan polisi ini dibubarkan saja. Sebab, aksinya dinilai eksesif hingga membunuh warga sipil dan diskriminatif terhadap warga muslim.

Terkait soal korupsi, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Susno Duadji, sempat murka besar lantaran disadap telepon selulernya oleh KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Padahal, penyadapan merupakan bagian dari kewenangan KPK berdasarkan UU KPK No.30/2002 pasal 12 ayat 1 (a). Rekaman sadapan konon menunjukkan bahwa Susno minta imbalan Rp 10 miliar atas jasanya melancarkan pencairan uang PT Lancar Sampoerna Bestari terkait dengan kasus Bank Century (Tempo, 6-12 Juli 2009).

Kepada wartawan Susno menegaskan, petinggi kepolisian untouchable oleh KPK. ‘’Cicak (KPK) kok mau melawan buaya (Kepolisian),’’ katanya menamsilkan.

Setelah fabel cicak-buaya sempat memanas, belakangan terungkap bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan dana bail out (talangan) ke Bank Century jauh melebihi pagu yang disetujui DPR. Mestinya cuma Rp 1,3 Trilyun, kok direalisasikan sampai Rp 6,7 Trilyun. Hayo, siapa yang memanen duit gurih segede ini?

Pernyataan Susno Duadji tadi mengingatkan pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong.

Pada 1977, “KPK Hongkong” itu membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan 600.000 dollar AS.

Sebagai balasannya, beberapa saat kemudian Kantor ICAC diserbu dan digempur sepasukan polisi Hongkong hingga lebur.

Namun di pengadilan, terbukti Kepala Polisi memang bersalah dan ICAC bersih. Hongkong lalu melaju sebagai negara yang relatif paling bersih di dunia.

Itulah. Yang mengkhawatirkan, seperti dikata wartawan senior Sirikit Syah, polisi selalu punya alasan untuk melampiaskan kejengkelannya. Contohnya dalam kasus Pujiono-Ulfa, polisi memperkarakan pernikahan mereka dengan berdalih UU Perkawinan. ‘’Puji dan Ulfa bukannya semakin aman di tangan polisi dan UU, melainkan malah menjadi bulan-bulanan,’’ ujar Ketua Lembaga Konsumen Media Surabaya.

Sirikit mempertanyakan, siapa sebenarnya yang melanggar HAM. ‘’Sebagai konsumen media, menyaksikan Puji diseret paksa dan ditolak hak dan kewajibannya untuk sholat maghrib, dan melihat Ulfa menangis ketakutan ketika akan divisum di rumah sakit; di mata saya, pelanggar HAM-nya adalah para polisi Jawa Tengah itu,’’ ia menegaskan. ‘’Apa hak mereka mengobok-obok wilayah paling privat dari perempuan berstatus istri resmi itu? Untuk apa visum itu? Membuktikan kejahatan siapa?’’ cecar Sirikit.

Dia setuju hukum harus ditegakkan, tapi yang konsisten dong. Contohnya, bila UU Perkawinan, khususnya pasal usia pernikahan, ditegakkan betul, maka ribuan istri di Pulau Madura harus juga ditangkap dan divisum seperti Ulfa, dan para suami mereka ditahan seperti Puji.

Sirikit juga mempersoalkan aksi polisi menggerebeg rumah Arini di Cilacap, lalu menangkap dia, ibunya, dan dua anaknya yang masih balita. Seperti film action Bollywood, polisi tampak yakin “inilah rumah penjahatnya”. Padahal, Arini baru diduga istri Noordin M Top, dan Noordin baru diduga sebagai tersangka pengebom Jakarta.

Sayangnya, kata dia, the show must go on. Konspirasi kepolisian dengan media televisi harus memelihara drama dari tragedi ini. Maka muncullah para selebriti baru: ahli bom, pakar terorisme, tetangga perempuan yang diduga istri pengebom, dll.

‘’Karena polisi kebingungan merumuskan motif dan tersangka pengeboman, belakangan ini beberapa perempuan dicurigai dan diperiksa, bahkan ditangkap begitu saja dengan alasan yang tak cukup kuat. Lebih jauh lagi perkembangan bom Jakarta, polisi mencegat kendaraan umum di beberapa kota, menggeledah tas-tas penumpang, merampas KTP, terutama milik laki-laki yang kebetulan berjenggot,’’ tutur Sirikit Syah galau.

Itu semua, baginya, mengingatkan pada tahun-tahun ketika George W Bush menjadi presiden di AS. Dengan UU baru yang disebut Patriot Act dan Homeland Security Act, warga negara kehilangan privacy-nya. Aparat boleh tanpa alasan atau insiden pendahuluan apapun tiba-tiba masuk apatemen Anda, membongkar komputer, merampasnya, menghentikan mobil Anda di tengah jalan, melakukan penyadapan telepon Anda, dll.

Sirikit juga mengingatkan, tahun 2007 para santri di pesantren-pesantren Indonesia diharuskan memberikan sidik jarinya untuk kepentingan database. Tentu ini maksudnya “pre-emptive action”, jika ada pengeboman, jangan-jangan pengebomnya di antara orang-orang ini.

Dalam bidang keamanan negara, khususnya perang terhadap terorisme, Indonesia bisa dikata mengekor pada Amerika Serikat. Bukan rahasia lagi bila kepolisian Indonesia menerima banyak bantuan dana dari pemerintah AS. Karena dana sudah diterima, ada atau tidak ada terorisme, teroris harus ditemukan. Para tersangka teroris itu tentu saja harus diberi label agama. Islamic terrorist groups, tulis The New York Time dalam lead beritanya dua hari paska bom 17 Juli 2009.

Eh, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Soekarna malah sempat menuduh bahwa media digunakan sebagai alat teroris. Kapolri pun berkata, media yang terlalu agresif dapat menjadi corong terorisme.

Menurut Sirikit, pernyataan itu hanya alibi. Bagaimana tidak. Rekaman CCTV seputar bom Marriott-Carlton yang ditayangkan media adalah pemberian pihak keamanan. Nama-nama para tersangka (yang masih sangat sumir) juga dibocorkan sendiri oleh kepolisian. Semua ini dengan tujuan pembentukan opini publik.

Walhasil, kata dia, ‘’Kalau ada tuduhan media digunakan atau diperalat, itu lebih oleh aparat kepolisian daripada oleh teroris.’’ Lha wong sumber media terutama televisi tertentu didominasi oleh aparat kepolisian dan para pakar selebriti, yang dipotret sebagai ‘’ahli bom’’ atau ‘’pengamat terorisme’’.

Toh, opini telanjur menggelinding. Maka, “Jika ada orang asing memakai sorban dan jubah serta berjenggot, laporkan saja ke pihak keamanan,” titah Pangdam IV Diponegoro Mayjen Haryadi Soetanto usai mengikuti upacara HUT Proklamasi di Semarang, 17 Agustus lalu.

Masya Allah! Sebagai pengampu pertahanan dan keamanan, Panglima Daerah Militer Jawa Tengah memang berhak meminta masyarakat untuk lebih peka terhadap ancaman “terorisme”. Terlebih tiga kabupaten di wilayahnya yakni Cilacap-Wonosobo-Temanggung, telanjur diberitakan sebagai ‘’jalur pergerakan teroris’’.

Tapi, langsung mengaitkan sorban, jubah, dan jenggot dengan terorisme, sungguh mengabaikan prinsip tabayyun atau check and re-check.

Memang, teroris-teroris Quraisy Jahiliyah semacam Abu Jahal dan Abu Lahab, mengenakan sorban, berjubah, dan berjenggot. Tapi, jangan lupa, Nabi Muhammad SAW yang juga diimani Sang Panglima, pun bersorban, berjubah, dan berjenggot. Demikian juga para pengikut beliau sejak generasi shahabat hingga masa kiwari.

Dengan demikian, sorban-jubah-jenggot sama sekali tidak identik dengan teorisme.

Boro-boro mau nge-bom Istana Presiden atau Puri Cikeas, lha wong mengkritik pemerintah saja belasan anggota Jamaah Tabligh bersorban, berjubah, berjenggot yang ditangkapi polisi di Jawa Tengah itu, tabu kok. Sebab, ajaran Jamaah Tabligh memang apolitis. Baca saja kitab pegangan mereka: Fadhoil ‘Amal. Sejumlah anggota polisi dan militer aktif pun sering mengikuti kegiatan jamaah ini. Kabarnya, termasuk pula Kapolda Jatim Kombes Anton Bahrul Alam.

Pada 21 Agustus 2009, kepada pers Irjen Nanan Soekarna mengungkapkan sendiri bahwa Mabes Polri telah memerintahkan kepolisian di daerah meningkatkan upaya pencegahan terorisme, antara lain dengan mengawasi ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah. Jika dalam materi dakwah ditemukan ajakan bersifat provokatif dan melanggar hukum, aparat akan mengambil langkah tegas terhadapnya.

Setelah pernyataan Kadiv Humas Polri itu mengundang rekasi balik yang tajam dan luas, buru-buru Kaplori meralatnya. Polri pun sibuk bersilaturahim ke lembaga-lembaga Islam untuk memberi ‘’penjelasan’’.

Menurut penjelasan Satrio Arismunandar, wartawan senior TransTV, banyak wartawan dan media yang kurang kritis, sehinga sadar atau tak sadar akhirnya menelan mentah-mentah versi atau “arahan pemberitaan” dari pihak-pihak tertentu, khususnya dari aparat. Padahal banyak yang bisa dipertanyakan dari versi tersebut. Contoh sederhana adalah pernyataan tentang “adanya rencana teroris untuk membunuh Presiden SBY.”

Mantan wartawan Kompas ini mengajak untuk menganalisis sinyalemen tersebut dengan logika sederhana. Dimulai dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, mana yang kira-kira lebih besar dampaknya terhadap kestabilan ekonomi dan politik nasional: Serangan bom ke Hotel JW Marriott ataukah pembunuhan presiden (jika betul-betul terlaksana)?

Akal sehat mengatakan, pembunuhan presiden berdampak jauh lebih besar. Daya terornya pasti sangat dahsyat. Jika Presiden yang dikawal Paspampres bisa diserang, bagaimana pula dengan kita semua rakyat biasa, yang tak punya perlindungan apa-apa?

Pertanyaan kedua, mana yang lebih besar dampaknya dalam menghancurkan sendi-sendi pemerintahan dan demokrasi Indonesia: Serangan bom ke Hotel JW Marriott ataukah pembunuhan presiden?

Jelas, pembunuhan Presiden –dilihat dari arti strategis dan magnitude dampaknya– jauh lebih berarti, jauh lebih penting, dan jauh lebih signifikan, ketimbang sekadar mengebom hotel milik asing. Terlebih JW Marriott, yang dijaga lebih ketat lantaran dulu juga pernah dibom.

Karena itu, logikanya seorang teroris yang cerdas lebih mengutamakan sasaran utama (Presiden), ketimbang sekadar sasaran sekunder (hotel milik asing). Seorang teroris taktis tak akan bertindak bodoh, yang akan menggagalkan atau mempersulit upaya pencapaian sasaran strategis utama.

Maka, pengeboman hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton justru bertentangan dengan nalar pikir logis. Pengeboman tersebut mengesankan cara berpikir teroris yang tolol, tidak taktis, dan tidak bisa membedakan skala prioritas sasaran.

Pengeboman berimplikasi pada peningkatan kewaspadaan aparat dan intelijen negara. Juga akan terjadi peningkatan pengamanan terhadap Presiden, Wapres, dan berbagai kantor dan lembaga negara. Lebih parah lagi, pengeboman itu akan memicu pengejaran habis-habisan dengan segala daya terhadap para teroris serta jaringannya.

Itu semua jelas akan merugikan, membahayakan, bahkan menggagalkan, upaya serangan terhadap Presiden (sasaran strategis). Sudahlah, nggak perlu jadi teroris kelas satu untuk mengetahui hal ini.

Lantas, kenapa teroris justru mengebom Marriott-Carlton duluan ketimbang Presiden?

‘’Saya tidak betul-betul tahu, apakah memang ada rencana teroris untuk membunuh Presiden,’’ kata Satrio. Tapi, katanya, jika betul saat ini ada rencana semacam itu, maka ada beberapa kemungkinan.

Pertama, teroris pengebom kedua hotel tidak berkoordinasi dengan teroris yang mau membunuh Presiden. Kesimpulan ini sangat aneh, karena menurut penegasan polisi mereka berasal dari kelompok yang sama.

Kedua, teroris pengebom Marriott-Carlton tak ada hubungan sama sekali dengan teroris yang membidik Presiden. Kalau terbukti benar, ini kesimpulan mengerikan. Artinya ada lebih dari satu macam kelompok teroris.

Ketiga, teroris pengebom kedua hotel dan yang merencanakan membunuh Presiden adalah wong ndeso katrok. Blas ora ngerti strategi, teknik, maupun taktik. Kesimpulan ini ajaib, karena jika benar mestinya mereka sudah lama dihabisi aparat sampai ke pentolan-pentolannya.
So?

Menurut Satrio Arismunandar, bukan tak mungkin ada pihak yang ingin mendramatisir isu seolah-olah ada ancaman teroris yang sangat besar terhadap keselamatan Presiden SBY, dan pihak-pihak ini telah berjasa besar menggagalkan rencana teroris itu.

Tapi dengan drama demi drama bertema terorisme yang kedodoran dilakonkan, semuanya hanya semakin tampak sebagai aksi menjilat: asal bapak senang belaka. (aya hasna)

http://suara-islam.com/index.php/Suara-Utama/Ketika-Skenario-Drama-Kedodoran.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: