MENGISLAMKAN POLITIK

20 Jun

Ditulis Oleh Adnin Armas   

Politik Sekular
Awal abad 20, politik sekular yang sebe lumnya tersebar di Barat, mulai nyusup ke pemikiran para pemimpin dan pemikir Mus lim. Mustafa Kemal Attartuk, Kepala Negara Turki, yang meninggal gara-gara can du alkohol, menceraikan Islam dari politik. Pada tanggal 3 Maret 1924, ia men deklarasikan pelarangan Islam seba gai landasan untuk berpolitik. Ia menentang ekspresi keimanan di ruang publik. Ia melarang penggunaan jilbab, fez (ko piah Turki) di tempat-tempat umum dan menggantinya dengan topi koboi. Ia melarang penggunaan huruf Arab serta mengg alihkannya ke abjad yang berbahasa Latin. Ideologi sekular bukan hanya diprakar sai oleh pemimpin, namun juga disebarkan oleh beberapa pemikir Muslim. Se orang “ulama” al-Azhar, sekaligus menjabat sebagai seorang Hakim Syar’iyyah di al-Manshurah, Mesir, Ali Abdul Raziq me nerbitkan buku berjudul al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Dasar-Dasar dari Pemerintahan). Dalam buku yang diterbitkan bulan April 1925, Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa Islam sama sekali tidak mengatur pemerintahan. Islam tidak bisa dijadikan sebagai acuan sistem sebuah pemerintahan. Islam hanyalah sebuah norma keagamaan dan sama sekali tidak terkait dengan politik. Bagi nya, Islam jangan diikutsertakan untuk mengatur masyarakat dan negara.

Ideologi politik sekular semakin bergema dan mempengaruhi para pemikir Mus lim lainnya. Mohammed Arkoun, seorang profesor studi Islam di Sorbonne, Perancis, misalnya, berpendapat bahwa sekularisasi akan membebaskan kaum Mus lim dari kekangan-kekangan ideologis. (Lihat Muhammad Arkoun, al-’Almanah wa al-Din: al-Islam, al-Masihiyyah-al-Gharb, Penerjemah. Hashim Salih, London: Dar al-Saqa, 1990, hlm. 23). Masih dalam irama yang sama, seorang profe sor studi Islam di Leiden, Belanda, Nasr Hamid Abu Zayd juga menyeru wacana se kular (al-khitab al-’ilmani) seraya mengkritik wacana agama (naqd al-khi tab aldini). Menurutnya, negara tidak bi sa dibangun di atas ‘Syariah’ karena ‘Syariah’ hanyalah semata-mata produk manusia. Bahkan al-Qur’an sendiri ketika di wahyukan kepada Nabi, maka al-Qur’an itu sudah berubah dari wahyu menjadi penafsiran manusia (Nabi). (Nasr Hamid Abu Zayd, Naqd al-Khitab al-Dini, Kairo: Sina li al-Nashr, Edisi Pertama, hlm. 93). Sama halnya dengan kedua profesor tersebut, profesor Abdullah Ahmed an-Naim, pakar Hukum di Emory Law School, Atlanta, Amerika Serikat, menyimpulkan da lam bukunya yang diterjemahkan ke ba hasa Indonesia, Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah, bahwa Negara tidak boleh memaksakan prinsip-prinsip syariah dalam bernegara. Seandainyapun prinsip-prinsip syariah itupun diaplikasikan, maka ia harus melalui “nalar publik” dan itupun harus tunduk kepada konstitusi dan hak asasi manusia.

Kini, sebagai dampak dari pemimpin dan pemikir Muslim yang menggemakan ideologi sekular, masyarakat umum pun su dah kadung menganggap politik sekular se bagai suatu yang lumrah bahkan seba gai sebuah keniscayaan. Masyarakat se kular kini menyatakan agama supaya ti dak dipolitisir. Politik tidaklah sakral dan pemerintah tidak boleh memerintah atas nama ‘hak Tuhan.’ Masyarakat sekular meyakini jika wilayah agama dicampur-aduk dengan wilayah politik, maka kon flik akan terjadi. Sebaliknya, jika agama itu itu anti politik, konflik tidak akan ter jadi.

Politik sekular sebenarnya merupakan manifestasi dari pandangan-hidup sekular. Jadi, konsep politik sekular terkait rapat dengan berbagai konsep lainnya seperti konsep Tuhan, Wahyu, alam, psikologi manusia, makna nilai kemanusiaan, kebebasan dan kebaikan. Dalam ideo logi sekular, Tuhan dipersepsikan tidak campur-tangan di bumi; Wahyu dianggap privat dan tidak mengatur publik (masyarakat dan negara); dunia dianggap sebagai realitas yang lebih penting dibanding de ngan akhirat yang masa berlakunya belum terjadi; hukum duniawi diprioritas kan karena hukum ukhrawi dianggap masa berlakunya bukan di dunia, tapi di alam entah-berantah; manusia dianggap sebagai makhluk duniawi yang bersifat selalu terbuka; nilai-nilai diri manusia akan selalu berubah; dan manusia dianggap memiliki kebebasan, dsb. Pandanganhidup sekular merupakan jiwa dari politik sekular.

Politik Islam
Berbeda dengan politik sekular yang bersumber kepada spekulasi akal yang rentan berubah, politik Islam bersumber ke pada Wahyu. Jadi, sistem, nilai, visi, misi dan agen da dalam politik Islam juga di dasarkan kepada, dan diderivasi dari Wahyu. Politik Is lam tidak akan memper juangkan nilainilai yang berten tangan dengan Wahyu seperti memperjuangkan kebebasan kesesatan akidah, kebebasan seks seperti gerakan homoseksual, lesbianisme, pornografi, dan lainnya. Seba liknya, politik sekular bisa melindungi dan menyebarkan kekeliruan-kekeliruan kepada masyarakat dengan mengkambing-hitamkan kebebasan, relativitas nilai dan budaya. Politik sekular ber juang un tuk meraih kekuasaan yang dibangun dengan dasar kepentingan. Tiada musuh yang abadi dalam politik ka rena yang ada adalah kepentingan. Inilah jargon sekular yang sering dilontarkan. Dampaknya, politik sekular tidak memiliki integritas. Dengan konsep moral yang pragmatis, se mua serba boleh, asal kan kekuasaan dapat diraih. Jikapun terdapat integritas, maka integritas itupun di bangun di atas filsafat pragmatis. Se dangkan dalam politik Islam, yang diperjuangkan adalah kebenaran, bukan semata-mata kekuasaan. Kebenaran lebih penting dari kemenangan yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Kekuasaan diraih de ngan kebenaran dan kekuasaan adalah ama nah dan sarana dakwah, untuk me nyebarkan rahmat Allah di atas muka bumi.

Konsep politik Islam merupakan manifestasi dari pandangan-hidup Islam. Jadi, bagaikan sebuah sistem yang saling ter kait, konsep politik Islam terkait dengan berbagai konsep lainnya seperti konsep Tuhan, Wahyu, alam, psikologi manusia, mak na nilai kemanusiaan, kebebasan dan kebaikan. Mayoritas kaum Muslimin meng akui bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada-Nya. Wahyu adalah otentik dan paripurna, bukan hanya un tuk individu tetapi juga untuk ma syarakat. Disebabkan Wahyu memiliki kepastian kebenaran, maka Islam bisa dijadikan landasan bukan hanya bagi sistem politik, tetapi juga sistem ekonomi, sosial dan lainnya. Islam tidak memerlukan progresifitas, perkembangan dan perubahan dalam hal-hal yang sudah di ke tahui dari agama dengan sangat jelas (al-ma’lum min al-din bi al-darurah). Adapun, dalam hal-hal yang memang tidak diketahui secara pasti dalam agama, maka, terdapat ruang terbuka untuk pe nafsiranpenafsiran terhadap ajaran Islam. Alam tidak hanya mencakup dunia, namun juga akhirat. Kehidupan duniawi bahkan harus selalu dikaitkan dengan cara yang sangat mendalam kepada ukh ra wi, yang memi liki signifikansi yang ter akhir dan final. Manusia dipandang se bagai makhluk yang memiliki spiritualitas dan moral. Per juangan politik Islam adalah untuk mengangkat harkat dan mar tabat manusia, yang memiliki dimensi spiritual dan moral, mendorong ke arah ke salehan individu dan masyarakat. Po litik Islam akan membebaskan manusia da ri penghambaan kepada materialisme, pragmatisme, spekulasi-spekulasi akal, sekularisme, dan ketidakpastian sistem nilai, menuju kepada integritas, kebaikan, moralitas, spiritualitas dan keyakinan akan kebenaran.

Memang tidak dinafikan, partai yang berbasis Islam atau orang-orang yang memperjuangkan politik Islam, belum memi liki integritas. Dampaknya, muncul kesan politisasi agama. Namun, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa politik Islam adalah politisasi agama. Sebabnya, tindakan oknum-oknum bukanlah referensi bagi ajaran Islam. Sama halnya, kaum Muslimin yang tidak mengamalkan ajaran agamanya, maka kesalahan tersebut tidak dapat dialamatkan kepada ajar an Islam itu sendiri. Jadi, politik Islam bu kanlah politisasi agama tetapi justru memasukkan nilai-nilai ajaran Islam yang penuh dengan nilai moral, spiritual dan intelektual ke dalam politik yang kini su dah tersekularkan.

Sebagai kesimpulan, agama lain memang tidak menjadikan agama sebagai da sar kepada politik. Oleh sebab itu, sekula risasi politik, yaitu penceraian agama dan politik merupakan sebuah keniscayaan bagi agama lain. Politik sekular dianggap sebagai pilihan terbaik karena bagi para penganut agama lain, tidak ada sistem lain yang dianggap sebagai pilihan yang lebih baik. Namun, dalam Islam, pen ceraian antara agama dan politik sung guh tidak tepat, karena Islam adalah aki dah, syariah dan sistem. Politik Islam ber sumber kepada Wahyu, dan itu memang tidak terdapat pada tradisi filsafat, bu daya, peradaban dan agama lain.

http://insistnet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146&Itemid=26

2 Responses to “MENGISLAMKAN POLITIK”

  1. Nafis Mudrika 30 October 2009 at 1:01 AM #

    Makasih tambahan ilmunya. Kalau Politik Islam diterapkan di Indonesia bisa nggak? pa dasar dan pertimbangannya? Makasih.

  2. rramdhoni 30 October 2009 at 11:29 AM #

    Saya jawab dengan keyakinan: Bisa!
    Dasarnya: Islam adalah lengkap dan berlaku bagi seluruh ummat manusia sejak Rasulullah SAW hingga kiamat. Semua artinya: manusia berada dimanapun, termasuk di Indonesia.

    Kemudian, mengutip tulisan pak Adnin Armas:
    “Namun, dalam Islam, pen ceraian antara agama dan politik sung guh tidak tepat,

      karena Islam adalah aki dah, syariah dan sistem

    . Politik Islam ber sumber kepada Wahyu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: